Jumat, 31 Oktober 2014

Pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik

Pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik : Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. 
Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga–lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan suasta. 
Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor suasta misalnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dll, akan tetapi untuk tugastertentu tugas sekotr publik tidak dapat digantikan oleh sektor suasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya akuntansi sektor publik dalam beberapa hal bebeda dengan akuntansi padasektor suasta.
A. Tujuan Akuntansi Sektor Publik
· Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen
· Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.
B. Akuntabilitas Publik
Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik adalah semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara) Tuntutan akuntabilitas ini terkait dengan perlunya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka memenuhi hak-hak publik.
Pengertian Akuntabilitas publik adalah kewajiaban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas terdiri dari 2 macam yaitu : akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi :
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan biaya murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan ada tidaknya mark up dan pungutan yang lain diluar yang ditetapkan dan pemborosan yang menyebabkan pemborosan sehingga menjadikan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan pelayanan. Serta pengawasan dan pemeriksaan terhadap proyek-proyek tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik.
3. Akuntabilitas program
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yanng memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien serta memfasilitasi tercapainya akuntabilitas publik.
C. Privatisasi
Di Indonesia masih banyak BUMN dan BUMD yang dijalankan tidak secara efisien. Inefisiensi yang dialami tersebut disebabkan adanya intervensi politik, sentralisasi dan manajemen yang buruk.
Di era globalisasi BUMN dan BUMD menghadapi beberapa tekanan dan tuntutan antara lain :
  1. Regulation & Political Pressure
  2. Social Pressure
  3. Rent Seeking Behaviaour
  4. Economic & Efficiency
Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi berarti pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang.
D. Otonomi daerah
Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentaralisasi fiskal. Desentarlisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah tetapi pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi

Akuntansi Manajemen Sektor Publik

A.                Akuntansi Manajemen Sektor Publik
Suatu akuntansi manajemen sektor public adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer public dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Adapun dalam fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengendalian tidak dapatdi lakukan tanpa informasi yang memadai. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemennya, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institude of management accountants (1981) mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengindentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterprestaian, dan pengkomunikasian informasi financial organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.
            Chartered institute of management accountants merupakan organisasi profesi akuntan manajemen di inggris, sedangkan institute of management accountant merupakan organisasi profesi akuntan manajemen yang berada di Amerika Serikat. Chatered institute of management accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengindenfikasian, penyajian, dan penginterprestasian informasi yang digunakan untuk :
a.       Perumusan strategi
b.      Perencanaan dan pengendalian aktivitas
c.       Pengambilan keputusan
d.      Pengoptimalan penggunaan sumber daya
e.       Pengungkapan (disclosure) kepada shareholders dan pihak luar organisasi
f.       Pengungkapan kepada karyawan
g.      Perlindungan asset
Pada dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor public tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang di terapkan pada sektor swasta. Akuntansi manajemen sektor publik berbada dengan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif yaitu digunakan untuk perencanaan dimasa yang akan datang, sedangkan akuntansi keuangan memberikan informasi yang bersifat laporan historis dan retrospektif, yaitu berupa laporan kinerja masa lalu.
Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi
            Dalam perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk tujuan serta sasaran organisasi dan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem perencanaan berbeda – beda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang di hadapi organisasi. Dalam politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat ke stabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi – prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini, sedangkan tingkat ketidakpastian (turbulansi) yang dihadapi sektor publik di masa – masa mendatang akan semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pesatnya teknologi informasi yang merabah ke seluruh sektor, termasuk sektor publik. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:
1.      Informasi sifatnya rutin ataukah ad hoc
2.      Informasi kuantitatif ataukah kualitatif, dan
3.      Informasi disamapaikan melalui saluran formal ataukah informal.
Pada organisasi sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatife jarang dilakukan. Hal tersebut adalah karena adanya batasan transparasi dan akuntabilitas public yang harus dilakukan oleh lembaga – lembaga public, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja.
Akuntansi Sebagai Alat pengendalian Organisasi
            Bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda – beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Organisasi sektor publik karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisien, dan efektivitas (value for money). Sebagai alat pengendalian perlu di bedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan (financial control) dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi (organizational control).
            Pengendalian organisasi adalah terkait dengan pengintregasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruan. Pengendalian oragnisasi diperlukan untuk menjamin bahwa oragnisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah di tetapkan. Sementara itu, untuk tujuan pengedalian organisasi dibutuhkan informasi yang lebih luas meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik dari investasi yang diajukan.
Proses Perencanaan dan Pengendalian Manajerial Organisasi Sektor Publik.
            Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam satu organisasi. Jones and Pendlebury (1996) membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik terjadi lima tahap yaitu: (1) Perencanaan tujuan dan sasaran dasar, (2) perencanaan operasional, (3) Perencanaan operasional, (4) pengendalian dan pengukuran, (5) Pelaporan, analisis, dan umpan balik.
            Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi, peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi :
1.      Perencanaan strategik
2.      Pemberian informasi biaya
3.      Penilaian investasi
4.      Penganggaran
5.      Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif pelayanan (charging for service)
6.      Penilaian kerja

A.                Sistem Pengendalian Manjemen Sektor Publik
Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas yaitu :
1.      Perencanaan
2.      Koordinasi
3.      Komunikasi
4.      Penganbilan keputusan
5.      Memotivasi
6.      Penegndalian
7.      Penilaian kinerja
Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategik oragnisasi secara efektif dan efesien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.
Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi menjadi tiga kelompok, yaitu:
1.      Pengendalian preventif. Dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategic yang dijabarkan dalam bentuk progam – progam.
2.      Pengendalian opresional. Dalam tahap ini penegendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan progam yang te;ah di tetapkan melalui alat penganggaran
3.      Pengendalian kinerja. Pada tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan dibuat pusat – pusat pertanggung jawaban tersebut adalah;
1.      Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya.
2.      Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi
3.      Memfasilitasi terbentuknya goal congruence
4.      Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit – unit yang memiliki kompetensi sehat mengurangi beban tugas manajer pusat.
5.      Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan.
6.      Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien
7.      Sebagai alat pengendalian anggaran
Tanggung jawab manajer pusat pertanggung jawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antar sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dikaitkan dengan kinerja.
Pusat – pusat pertanggungjawaban
Pada dasarnya terdapat empat jenis pertanggungjawaban, yaitu;
·         Pusat biaya (expense center)
·         Pusat pendapatan (revenue center)
·         Pusat laba (profit center)
·         Pusat investasi (investment center)
Pusat – pusat pertanggungjawaban tersebut kemudian menjadi dasar untuk perencanaan dan pengendalian anggaran serta penilaian kinerja pada unit yang bersangkutan dan pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk bottom up budgeting atau participative budgeting.oleh karena itu pusat pertanggungjawaban merupakan alat yang sangat vital untuk pelaksanaan dan pengendalian. Disamping itu, pusat pertanggungjawaban merupakan basis pengukuran kerja, yaitu perbandingan antara apa yang telah di capai oleh unit oganisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Informasi yang terkait dengan sistem pengendalian anggaran biasanya banyak diketahui oleh bagian departemen anggaran. Departemen anggaran memiliki fungsi sebagai berikut:
a.       Menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran
b.      Mengkoordinasikan dan membuat asumsi – asumsi sebagai dasar anggaran (asumsi tersebut misalnya tingkat inflasi, nilai tukar, dan harga migas)
c.       Membantu mengkomunikasikan anggaran ke seluruh bagian organisasi
d.      Menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada budgetee (budget holder) dan manajer pusat pertanggungjawaban
e.       Menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginteprestasikan hasil dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban
f.       Menyiapkan pembuatan revisi anggaran jika diperlukan.

Proses pengendalian manajemen sektor public
Dalam organisasi sektor public terdapat saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi ;
a.       Perumusan strategi
b.      Perencanaan strategi
c.       Penganggaran
d.      Operasional (pelaksanaan anggaran)
e.       Evaluasi kinerja
Dalam pengendalian manajemen dapat dilakukan secara formal maupun informal. Factor pengendalian formal dan factor informal. Factor pengendalian misalnya adalah sistem pengendalian manajemen, sistem pengendalian manajemen, sistem aturan (rules of the game dan reward & punishment system).
Perumusan strategi (strategi formulation) merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target (outcome), arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Ada lima proses perumusan strategi adalah:
·         Misi dan tujuan
·         Analisis atau scanning lingkungan
·         Profil internal dan audit sumber daya
·         Perumusan evaluasi, dan pemilihan strategi
·         Implementasi
Tujuan utama perencanaan strategik adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer dibawahnya. Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi antara lain :
a.       Sebagai sarana untuk mengfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif.
b.      Sebagai srana untuk mengfokuskanmanajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditentukan.
c.       Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal (efektif dan efisien)
d.      Sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek (short term action)
e.       Sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi tepat dan jelas
f.       Sebagai alat untuk memperkecil tentang alternative strategi
Mengubah perencanaan strategic menjadi tindakan nyata dalam perencanaan strategik bukan merupakan akhir yang final. Perencanaan strategic perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan – tindakan, perencanaan strategic harus didukung oleh hal – hal berikut:
a.       Struktur pendukung baik secara manajerial maupun political will
b.      Proses dan praktik implementasi di lapangan
c.       Kultur organisasi
Tahap yang berikutnya adalah menentukan anggaran, proses ini pengendalian merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor public memiliki karakteristik yang berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan terutama adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Tahap akhir dari proses pengendalian manajemen adalah penilaian kinerja.mpengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward & punishment. Manajemen kompensasi merupakan mekanisme penting untuk mendorong dan memotivasi manajer untuk mencapai tujuan organisasi.

 Demikian penjelasan dari Akuntansi Manajemen Sektor Publik semoga bermanfaat.

Pengertian akuntansi sektor publik

Akuntansi lingkungan adalah sebuah istilah umum yang mencakup akuntansi di tingkat nasional dan perusahaan. Lebih penjelasan rinci tentang berbagai aspek akuntansi lingkungan disediakan di tempat lain

Akuntansi Syari'ah, pada hakekatnya adalah belajar dan menerapkan prinsip keseimbangan (balance) atas transaksi atau perkiraan atau rekening yang telah dicatat untuk dilaporkan kepada yang berhak mendapatkan isi laporan. Islam adalah cara hidup yang berimbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan (falah) manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi sosio-ekonomi, serta persaudaraan dalam masyarakat manusia. Triyumono menyatakan bahwa Akuntansi Syari'ah merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk humanis dan syarat nilai.

Akuntansi bank pada dasarnya sama dengan akuntansi umum, tetapi banyak diperlukan buku pembantu untuk mencatat dan mengikuti arus data keuangan atas seluruh transaksi yang terjadi pada bank.

Akuntansi Organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu entitas pemerintahan dan entitas nirlaba nonpemerintah. Sebuah masyarakat adalah ibarat sebuah mobil yang untuk berjalan baik membutuhkan empat roda dengan tekanan udara seimbang.’ Roda-roda itu adalah sektor-sektor dalam masyarakat yang terdiri dari (1) sektor bisnis, (2) sektor pemerintah, (3) sektor sukarela (volunteer) dan nirlaba, serta (4) sektor informal (rumah tangga dan lain-lain). Organisasi nirlaba dipandang amat berbeda dengan organisasi komersial oleh pelanggan penikmat, donatur dan sukarelawan, pemerintah, anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba. Para pengurus organisasi ini yang terseleksi secara ideal mempunyai tujuan tulus untuk mendukung organisasi, guna mencapai tujuannya, walau pada kenyataannya tidak selalu demikian.

Akuntansi Pajak adalah Akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapakn besar pajak yang terhutang.
Akuntansi Sektor Publik dapat didefinisikan sebagai Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008
Akuntansi Sektor Publik dikembangkan dalam kondisi yang berbeda:
A. Tahun 1952, seorang ekonom, Suranyi-Unger, yang menyajikan perbandingan sistem ekonomi dan mensintesisnya mnejadi tiga kelompok:
a. negara seperti Amerika yang menerapkan ekonomi liberal,
b. negara seperti Rusia yang mengadopsi ekonomi terpusat,
c. negara seperti Inggeris dan Perancis yang mnerapkan kebebasan ekonomi barat secara tradisional, tetapi dalam dua dekade terdahulu telah beralih menggunakan perencanaan ketimuran.
B. Karakter organisasi sektor publik menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik dan karakteristik menurut undang-undang.
C. Aktivitas organisasi sektor publik amat beraneka ragam.
D. Kondisi organisasi sektor publik amat mandiri, atau lepas dari mekanisme murni pasar.
E. Fokus kesuksesan penyelenggaraan aktivitas publik adalah kompetensi manajemen. Jiwa akuntansi sangat berperan dalam hal ini, akuntansi menjadi alat pengendali diri manajemen atas konsistensi untuk bertanggung jawab tidak hanya untuk aktivitas tersebut, tetapi juga untuk manajemen keuangan dan aspek pengendalian anggaran belanja.
F. Kondisi proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh badan-badan sektor publik masih bersifat umum. Kompetensi khusus dialihkan ke wakil rakyat di DPR/DPRD, sebagai kualitas pertanggungjawaban manajemen organisasi sektor publik.

Akuntansi Sektor Publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi nonprofit lainnya, seperti:
A. Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat. Di Indonesia, Akuntansi Sektor Publik mencakup beberapa bidang utama, yakni:
a. Akuntansi Pemerintah Pusat
b. Akuntansi Pemerintah Daerah
c. Akuntansi Parpol dan LSM
d. Akuntansi Yayasan
e. Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan
f. Akuntansi Tempat Peribadatan
B. Aktivitas yang mendekatkan diri ke pasar tidak pernah ditujukan untuk memindahkan organisasi sektor publik ke sektor swasta.


Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
         Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi
         Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif
         Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan.
         Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan

Menurut Ring dan Perry ada 4 poin utama perbedaan sektor publik dan sektor privat:
ü  Sektor publik memiliki kerentanan terhadap konflik tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan lebih tinggi daripada sektor swasta.
ü   Sektor publik lebih terbuka terhadap lingkungan luarnya daripada sektor swasta
ü  Sektor publik melayani stakeholders yang lebih beragam / berbeda-beda sehingga lebih sulit untuk suatau isu dan strategi yang digunakan untuk mencapainya daripada sektor swasta.
ü  Sektor publik lebih memiliki keterbatasan waktu, yang dibatasi oleh periode suksesi pimpinan eksekutif, dan perubahan komposisi lembaga pembuat kebijakan.
ü  Sektor publik dibayangi oleh koalisi yang rentan antara kelompok politik, sehingga penetapan isu strategisnya lebih cenderung berkaitan dengan usaha mengamankan koalisi tersebut.
ü  Sektor publi lebih rentan terhadap intervensi atau pengaruh dari berbagai kelompok kepentingan dalam emngambil suatu kebijakan, sehingga sringkali mengganggu rasionalitas dan efektifitas suatu kebijakan yang diambil.
Sedangkan Persamaan antara Sektor Publik dan Sektor Privat
1. Fungsi planning                               5. fungsi controlling
2. Fungsi organizing                            6. fungsi reporting
3. Fungsi staffing                                7. Fungsi budgetting
4. Fungsi directing
Kerangka transparansi dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak atas lima komponen, yaitu :
v  Sistem perencanaan strategik
v  Sistem pengukuran kinerja,
v  Sistem pelaporan keuangan
v  Saluran akuntabilitas publik (channel of public accountability), dan
v  Auditing sektor publik yang dapat diintegrasikan ke dalam tiga bagian akuntansi sektor publik, yaitu: Akuntansi Manajemen Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Sektor Publik, dan Auditing Sektor Publik.
Pasal 1
         UU17/2003
a.       Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
b.      Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

         Psl 36 ayat (1) UU 17/2003
Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun
         Psl 70 ayat (2) UU 1/2004
Progres Akuntansi Sektor Publik Pasca PP No. 24 Tahun 2005
1.      Meningkatnya Awareness Dari Publik
2.      Adanya Competency Gap
3.      Penertiban Aset Tetap dan Rekening Pemerintah
4.      Meningkatnya Disiplin Pelaporan Keuangan Negara
5.      Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara
Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Di tahun 1959 pemerintahan orde lama mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya ‘politisasi’ atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan ‘sapi perah’ oleh para birokrat. Sehingga sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidak menggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa orde baru. Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development daripada sebagai business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah. Salah satunya adalah Perusahaan Umum Telekomunikasi (1989).

Materi Akuntansi Sektor Publik

Materi Akuntansi Sektor Publik (Public Sector Accounting)

Definisi Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. 
 
Tujuan Akuntansi Sektor Publik
1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumberdaya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan management control.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer sektor publik untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai sektor publik untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan accountablity.

SIFAT DAN KARATERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi merupakan sutau aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.
Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi: Faktor ekonomi meliputi antara lain :  
  • Pertumbuhan ekonomi
  • Tingkat inflasi
  • Tenaga kerja
  • Nilai tukar mata uang
  • Infrastruktur
  • Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)  
Faktor politik meliputi antara lain :
  • Hubungan negara dan masyarakat
  • Legitimasi pemerintah
  • Tipe rezim yang berkuasa
  • Ideologi negara
  • Elit politik dan massa
  • Jaringan Internasional
  • Kelembagaan
Faktor kultural meliputi antara lain :
  • Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
  • Sistem nilai di masyarakat
  • Historis
  • Sosiologi masyarakat
  • Karakteristik masyarakat
  • Tingkat pendidikan
Faktor demografi meliputi antara lain :
  • Pertumbuhan penduduk
  • Struktur usia penduduk
  • Migrasi
  • Tingkat kesehatan
Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya.
VALUE FOR MONEY
Value for money merupakan konsep pengelolaan sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi,efisiensi dan efektivitas
  1. Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah
  2. Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu
  3. Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan
Ketiga hal tersebut merupakan pokok value for money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata.
Manfaat implementasi value for money :
1.  Meningkatkan pelayanan publik
2. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik, pelayanan tepat sasaran.
3.  Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.
Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta
akuntansi sektor publik